Tuesday, January 12, 2016

Personal Opinion #5: RUU Kepalangmerahan: Sebuah Urgensi Mengenai Perlindungan Terhadap Kemanusiaan

Bukan, ini bukan penggiringan opini. Gue ga punya hak sejauh itu untuk jadi seorang opinion leader buat kalian semua. Ini juga bukan tentang mana yang lebih benar. Sebuah lambang palang atau lambang bulan sabit. Toh kata Shakespeare juga apalah arti sebuah lambang nama. Yang mau dibahas disini sama gue adalah, kenapa harus palang merah? Kenapa harus Undang-Undang? Dan kenapa harus dilindungi?
Untuk ngejawab kenapa harus palang merah. Gue rasa perjalanan ini harus ditarik mundur sampai awal pembentukan Palang Merah Indonesia itu sendiri. Gue inget pernah baca kutipan ketika Soekarno ditanya kenapa memilih lambang palang merah, dan bukannya bulan sabit merah (walaupun gue lupa baca dimana) beliau dengan tenang menjawab, "Kita ini meskipun mayoritasnya muslim, bukan negara islam. Kita lebih menjunjung tinggi kebhinekaan, yang membuat palang merah lebih cocok sebagai lambang petugas medis dan sukarelawan dibanding bulan sabit merah." Maka ketika Sukarno memerintahkan menteri kesehatannya Bandeng Bahder Johan (sekali lagi, kalau gue tidak salah mengingat) untuk membuat organisasi sukarela, dia secara khusus menginstruksikan yang dibentuk adalah organisasi palang merah nasional.

Setelah dibentuk, pemerintah kemudian juga meratifikasi Konvensi Jenewa yang merupakan dasar hukum bagi adanya organisasi kepalangmerahan dalam tatarannya di dunia internasional. Konvensi ini juga mengatur mengenai bagaimana hukum-hukum kemanusiaan dapat ditegakkan. Sehingga secara luas, bersama dengan Konvensi Den Haag dikenal sebagai "Hukum Humaniter Internasional".
Ratifikasi Konvensi Jenewa itu ke UU no. 59/1958 secara eksplisit katanya hanya membuat kita mengakui dan menghormati adanya hukum humaniter tapi tidak berarti membuat kita mengakui dan kemudian melindungi keberadaan lambang palang merah tersebut serta organisasi yang menggunakannya.

Karena itu, kemudian beberapa orang mengadvokasikan pentingnya sebuah Undang-Undang baru untuk melindungi kinerja Palang Merah Indonesia, juga sebagai bentuk penyebarluasan mengenai palang merah dan bulan sabit merah, serta mengenai Hukum Humaniter Internasional. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur penggunaan lambang palang merah, organisasi yang dapat menggunakannya, fungsi penggunaan lambang. Intinya segala hal yang katanya sih bersifat formalitas dan administratif tapi penting untuk melindungi para pekerja kemanusaian.

Pentingnya undang-undang ini ada di titik puncak karena penghargaan dan akomodasi terhadap penggunaan lambang palang merah ini justru ada di titik nadir. Sebagai contoh, dari salah satu tulisan di petisi mengenai UU Kepalangmerahan beberapa properti yang ditempeli lambang palang merah (sehingga secara konsekuensi logis harus netral) malah menyokong suatu kerusuhan atau yang lebih parah malah menjadi alat angkut personel militer. Selain itu juga, insiden penembakan sukarelawan kemanusiaan yang menggunakan lambang palang merah saat bertugas membuat kita ngilu harus melihat bahwa penggunaan lambang palang merah sudah tidak dihargai atau bahkan tidak dianggap sama sekali. Ini belum juga termasuk penggunaan lambang palang merah untuk promosi-promosi, atau ah sudahlah.

Mengenai pembahasan rancangan undang-undang ini, ga perlulah kayaknya gue untuk ngejelasin secara lengkap dan rinci setajam silet (eh itu mah runcing ya). Silahkan googling dengan keyword "RUU Kepalangmerahan: info" yang gue jamin akan disediakan oleh opung Google secara lengkap.

Terus emang seberapa pentingnya sih perlindungan ini ampe banyak banget yang ngebet dan repot-repot bikin hashtag di social media macam #RUUKepalangmerahan, bikin petisi di change.org, nulis-nulis di berbagai media mainstream (Metro TV, TV One) ataupun non-mainstream seperti blog-blog pribadi abal-abal macam gue? Kalo lo nanya seberapa penting, jawaban yang mau gue kasih adalah penting. Sangat penting malahan. Ketika lo ga bisa melakukan sesuatu terhadap sesuatu yang udah jadi hak lo, gimana perasaan lo? Sedih, Kesel, gondok, you name it lah. Itu juga kenapa dengan adanya Undang-Undang ini seenggaknya penghargaan terhadap lambang yang menjamin netralitas dan kerja kemanusiaan itu bisa ditingkatin dan ga cuma jadi lip service partai-partai tukang korupsi dan dagang sapi yang koar-koar kemanusiaan tapi ngegembosi RUUnya. Lha kan jadi ASU.

Bukan berarti nantinya kerja kemanusiaan cuma hak ekslusif PMI lho ya. Seenggaknya lu-lu pada ga bisa ngaku-ngaku lah sebagai Perhimpunan Nasional yang ada dibawah ICRC dan IFRC (lembaga pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional) dan menggunakan lambangnya secara sembarangan atau bahkan minta pengakuan juga sebagai perhimpunan nasional. Nantinya, Undang-Undang ini ga bisa lu pake lagi buat promosi-promosi barang medis macam, ah sudahlah atau lu pake ambulans bukan buat nolong orang tapi malah buat nembak-nembakin orang.

Man, kita itu manusia. Seenggak-enggaknya kalo emang mau dianggap manusia, bersikaplah sedikit jadi manusia. Jangan malah jadi binatang yang menyerupai manusia. Oke :)

Tulisan ini bukan ditujukan untuk menyampaikan hate speech atau ungkapan kebencian. Bukan juga buat menggiring opini publik dan sok-sokan jadi opinion leader. Tulisan ini semata-mata ditulis sebagai sarana cari jodoh, ikut-ikutan promosi hashtag #RUUKepalangmerahan dan riya pengetahuan si penulis. Kalau ada yang merasa tersinggung, jangan dibawa ke hati apalagi sampe dibaperin. Kalaupun sampe dibaperin, berarti kalian ga lebih tinggi derajatnya daripada Wota yang bisanya ngebaperin @melodyJKT48 dan berharap jadi pacarnya. 

No comments:

Post a Comment